Database BNSP
Jumlah LSP909
Jumlah Skema6,566
Jumlah TUK3,929
Jumlah Asesor14,026
Pemegang Sertifikat365,562
Note : Data masih dalam tahap import ke dalam sistem

Press Release LSP Proteksi Kebakaran

02 April 2017 / admin / 1,383 hits
Kejadian kebakaran yang menimpa beberapa bangunan dengan berbagai  hunian pada tahun tahun terakhir ini, terutama di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya merupakan indikasi lemahnya aspek pencegahan kebakaran yang disertai tidak berfungsinya sistem proteksi kebakaran terpasang.  Hal ini jika ditelaah lebih lanjut akan dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok permasalahannya ada pada aspek pencegahan kebakaran yang gagal dilakukan dan tidak berfungsinya sistem proteksi kebakaran akibat kesalahan dalam pemeliharaan maupun kesalahan dalam segi perencanaan  semula.  Kedua pokok masalah tersebut secara jelas mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan bangunan (khususnya pada fase pemanfaatan bangunan), badan pengelola selaku penanggung jawab operasional bangunan tidak melaksanakan tugas yang diamanahkan dalam Undang Undang No.28 tahun 2002 tentang bangunan gedung.  Dalam konteks ini badan pengelola memiliki kewajiban dalam menjaga Persyaratan Keandalan bangunan yang meliputi aspek Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan Kemudahan. 

Pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait  Pengelola Bangunan Gedung, yaitu Undang Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, berikut peraturan turunannya yang meliputi Peraturan Pemerintah  No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan sampai dengan peraturan di tingkat daerah seperti Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 tahun 2008 tentang Penanggulangan Kebakaran Dalam Wilayah DKI Jakarta

Peraturan diatas mengamanahkan keberadaan Managemen Keselamatan Kebakaran Gedung – MKKG yang bertanggung jawab dalam Penerapan MKKG untuk Bangunan Gedung yang memenuhi salah satu dari kriteria: Tinggi Bangunan gedung lebih dari 8 Lantai atau Luas Bangunan lebih dari 5000 m2 atau Jumlah Penghuni minimal 500 orang.  
MKKG merupakan bagian dari sistem manajemen operasional bangunan gedung yang dibutuhkan bagi  implementasi Penanggulangan Kebakaran dalam Pengendalian Risiko dengan tujuan agar tercipta tempat kerja yang aman, sehat dan produktif.  MKKG wajib mengupayakan kesiapan sarana keselamatan jiwa dan instalasi sistem proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.  Orang yang bertanggung jawab di bidang managemen keselamatan kebakaran adalah Fire Safety Manager yang telah diakui kompetensinya melalui Sertifikasi Kompetensi.

Untuk panduan dalam implementasi MKKG pemerintah propinsi DKI Jakarta Menerbitkan Peraturan Gubernur No. 143 tahun 2016 tentang Managemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) dan Managemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan (MKKL) pada bulan Juli 2016. Peraturan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Dalam penerapan Peraturan ini, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Proteksi Kebakaran yang melayani Sertifikasi kompetensi di bidang Fire Protection memiliki peranan penting untuk memberikan pengakuan kompetensi terhadap tenaga kerja professional yang terlibat dalam Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung. Sebagai langkah awal dalam perencanaan strategis terkait pengakuan kompetensi tenaga kerja di bidang keselamatan kebakaran, LSP PK mengadakan workshop yang menjadi sarana publikasi untuk implementasi dari peraturan Gubernur No. 143 Tahun 2016.

Kegiatan yang diselenggarakan di Grand Ball Room – Hotel Indonesia Kempinski Jakarta ini, dibuka dengan registrasi peserta pada Pukul 08:00 dan penutupan pukul 17:30, dengan tema  “Implementasi PERGUB No. 143 tahun 2016 terkait Penerbitan  Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) Sebagai Syarat Pengajuan  Sertifikat Laik Fungsi (SLF)”.
Secara umum Kegiatan workshop ini diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan pemahaman tentang mekanisme dan kewajiban  dalam penyelenggaraan MKKG sesuai peraturan yang berlaku, memberikan panduan tentang Implementasi MKKG dalam kaitan pengajuan Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagai salah satu syarat Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, memberikan arahan secara mendalam  tentang Penanggung jawab MKKG yang memiliki Sertifikat Kompetensi daan memberikan solusi efektif dalam mempertahankan keandalan bangunan dalam aspek Keselamatan Kebakaran.

Setelah mengikuti kegiatan workshop ini, peserta yang hadir diharapkan dapat memahami dan dapat meng-implementasikan Peraturan yang diberlakukan terkait aspek Keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung, peserta memperoleh gambaran objectif tentang peran pengelola bangunan gedung dan mekanisme pengajuan  Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagai persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan mengetahui ketentuan spesifik tugas dan tanggung jawab dalam implementasi MKKG oleh tenaga Kerja yang kompeten dan profesional.

Workshop ini  dihadiri oleh 670 peserta yang merupakan Penanggung Jawab Badan Pengelola Bangunan Gedung yang terdiri dari Building Manager, Fire Safety Manager, Health Safety & Environment Manager, Security Manager maupun General Affair Manager dengan pembicara dari pihak yang berwenang dalam hal implementasi peraturan yang di berlakukan.

Kegiatan yang didukung penuh oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan ini melibatkan asosiasi pendukung Lembaga Sertifikasi Profesi Proteksi Kebakaran yaitu MP2KI (Masyarakat Profesi Proteksi Kebakaran), NFPA (National Fire Protection Association), SFPE (Society of Fire Protection Engineers) dan BEA (Building Engineer Association). Dalam kesempatan ini juga sekaligus dijadikan ajang deklarasi IFSMA (Indonesia Fire Safety Manager) sebagai wadah aktualisasi dan pemeliharaan kompetensi bagi profesi Fire Safety Manager.


Bagikan Artikel ini ! Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter