BNSP - Halaman Konten
Informasi
Kamis, 21 Agustus 2014 09:03:31

Dasar Hukum Pendirian BNSP dan LSP :

  1. Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18.
  2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 61.
  3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).
  4. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata.
  5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.
  6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
  7. PerMenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.
  8. PerMenakertrans No. PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
  9. PerMenakertrans No. PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
  10. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi

Berita Terkini BNSP

20 Mar 2019
Dengan penuh semangat dan antusias sebanayk 109 orang master asesor dan beberapa calon master asesor pagi ini ...
15 Mar 2019
Tanggal 12 Maret 2019 salah satu Komisioner BNSP Bonardo Aldo Tobing menghadiri Monitoring Implementasi ASEAN MRA ...
13 Mar 2019
Subsidi pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja atau yang lebih dikenal dengan Program Pelaksanaan ...

Berita Terkini LSP

Pengumuman BNSP

18 Sep 2018
untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ketua BNSP memandang perlu untuk menerbitkan surat edaran tentang pengendalian ...
02 Apr 2018
Untuk mempermudah koordinasi, saat ini BNSP sedang menata ulang keanggotaan grup media sosial BNSP-LSP, untuk itu ...
29 Mar 2018
Mulai senin 2 April 2018 pelayanan blanko sertifikat kompetensi akan dikirim melalui jasa kurir, utk itu dimohon kepada ...